Rekomendasi Tempat Sertifikasi Pelatihan K3

Bingung mencari tempat tepat untuk mengambil sertifikasi pelatihan K3? Mutu Institute adalah rekomendasi terbaik, begini alasannya. 

Ingin menjadi tenaga ahli K3? Mengikuti pelatihan K3 guna memperoleh sertifikasi ahli K3 umum adalah langkah utama. Ada banyak lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bidang keselamatan kerja. Namun, Anda harus cermat meneliti latar belakang lembaga tersebut serta izin pelaksanaan pelatihan dari instansi berwenang.

Jika kurang jeli membaca informasi atau tergiur penawaran harga pelatihan murah, Anda bisa mengalami kerugian dalam banyak hal. Mulai dari rugi secara materiil, waktu, dan tenaga. Nah, supaya Anda tidak salah pilih tempat sertifikasi pelatihan, simak tips praktis berikut. 

Tips Memilih Tempat Sertifikasi Pelatihan K3

Kebutuhan staf ahli K3 memang tengah meningkat seiring kesadaran membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat. Apalagi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1992 menetapkan bahwa setiap tempat kerja yang mempunyai lebih dari 100 orang pekerja wajib memiliki minimal satu orang ahli K3 dan P2K3. 

Wajib hukumnya bagi perusahaan untuk mengirim pekerjanya mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, memilih lembaga penyelenggara jasa pelatihan yang profesional pun harus cermat. Berikut beberapa tips yang bisa Anda coba.

Cek company profile perusahaan

Perusahaan yang telah malang melintang dalam bidang jasa pendidikan dan pelatihan pasti lebih kaya pengalaman. Anda bisa mengecek seperti apa company profile perusahaan itu melalui web atau proposal yang diajukan. Coba gali informasi penting seputar latar belakang perusahaan dan daftar klien yang pernah ditangani sebagai bahan pertimbangan Anda. Cek juga siapa sosok pemateri atau narasumber pelatihan tersebut.

Pastikan sudah terdaftar resmi pada lembaga berwenang

Cari tahu apakah lembaga pelatihan tersebut sudah mengantongi sertifikasi dan terdaftar di lembaga berwenang, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Lembaga pelatihan tersebut harus resmi masuk dalam daftar Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dari Kemnaker. Selain itu, pastikan juga lembaga itu sudah bernaung di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Mengapa harus memilih perusahaan yang terdaftar resmi? Hal ini menyangkut keabsahan sertifikat yang akan Anda terima usai pelatihan dan lulus uji kompetensi nanti, sekaligus menunjukkan kapasitas dan kelayakan Anda sebagai seorang ahli K3. 

Periksa harga yang ditawarkan 

Tak jarang Anda mudah tergiur dengan penawaran harga murah suatu pelatihan. Namun, waspadalah harga pelatihan yang terlalu murah, bisa jadi tidak sebanding dengan kualitas layanan yang akan Anda dapat. Sebaliknya, harga mahal pun belum tentu menjamin pelayanannya akan maksimal.

Cari lembaga pelatihan yang menawarkan harga terjangkau, tetapi masuk akal. Bisa saja harga terjangkau itu muncul karena perusahaan mampu melakukan efisiensi dalam metode pelatihan. Misalnya, memanfaatkan pelatihan secara online.  

Pelatihan K3 bersama Mutu Institute

Dari sekian banyak lembaga pelatihan bidang K3, Mutu Institute masuk dalam rekomendasi teratas. Kami telah bergerak dalam bidang jasa pelatihan dan konsultasi manajemen sejak tahun 1995. Saat ini Mutu Institute berfokus pada jasa pendidikan dan pelatihan dalam bidang kehutanan, perkebunan, food safety, sistem manajemen, laboratorium, lingkungan, dan K3. 

‘We rise by lifting others’ menjadi value yang kami pegang teguh dalam menjaga kepercayaan klien. Bagi kami, kebutuhan dan kepuasan klien adalah hal utama. Sejak 2016 Mutu Institute telah menerima pengakuan sebagai lembaga pelatihan resmi dari berbagai lembaga nasional dan internasional.

Kemitraan dengan LSP LSK-K3 ICCOSH meningkatkan kredibilitas kami sebagai lembaga sertifikasi personel resmi di bawah BNSP. Mutu Institute juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi ahli K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak cukup sampai di situ, kami menghadirkan inovasi hybrid training, yaitu penggabungan pelatihan online dan offline, untuk memudahkan peserta mengambil sertifikasi ahli K3 umum.

Bermodalkan kurikulum dan materi lengkap, trainer dan asesor profesional, serta harga terjangkau, Mutu Institute siap membantu perusahaan Anda menyelenggarakan pelatihan K3 berkualitas dan kredibel.

Mau mengikuti pelatihan K3 (Investigasi Insiden) dari Mutu Institute? Hubungi kami di: Hotline: 0819-1880-0007 Email: info@mutuinstitute.com

Read More

Serba Serbi Singkat: Outsourcing

img src: BP Lawyers

Di era yang serba praktis ini muncul berbagai peluang bisnis di masyarakat, salah satunya adalah perusahaan outsourcing. Outsourcing atau outsource berarti mempekerjakan seorang tenaga kerja yang berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Perusahaan outsourcing menyediakan tenaga kerja dengan keahlian tertentu yang bersifat teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Sistem tenaga kerja outsourcing meskipun tidak diatur secara detail dalam UU Ketenagakerjaan, telah disebutkan dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya dengan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Outsourcing sering digunakan karena tenaga kerja yang disediakan sudah terlatih sehingga menghemat anggaran perusahaan untuk melakukan pelatihan. Selain itu outsourcing juga tidak memerlukan rekrutmen sehingga perusahaan dapat fokus ke inti kegiatan bisnisnya saja.

Dalam perjanjian kerja outsourcing telah diatur mengenai jangka waktu bekerja yang relatif singkat. Pekerja tidak perlu takut di-PHK oleh perusahaan karena perusahaan harus memenuhi jangka waktu tersebut untuk dapat mengeluarkan pekerja outsource. Begitu keluar pun ia tetap tercatat di perusahaan outsourcing sehingga hanya perlu menunggu untuk ditempatkan di perusahaan selanjutnya yang membutuhkan tenaganya.

Gaji dan tunjangan beserta waktu pembayaran pekerja outsource langsung diberikan oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan tanpa dipotong oleh perusahaan outsourcing. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dalam melakukan pekerjaan outsourcing.

Pekerja outsource melakukan pekerjaan yang di luar inti kegiatan bisnis perusahaan. Misalnya sebagai petugas keamanan, penjaga kebersihan, petugas parkir, atau petugas catering. 

Read More

Kelebihan dan Kekurangan Badan Usaha CV

Bagi seorang pelaku usaha, dalam memilih bentuk perusahaan untuk usaha yang dijalankannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila pelaku usaha tersebut masih memiliki keterbatasan modal karena usaha yang ditekuninya masih dalam skala kecil, maka menjadi baik baginya untuk mendaftarkan usahanya dalam bentuk Perseroan Komanditer (CV). Bentuk usaha apapun yang ditawarkan kepada para pelaku usaha tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dalam hal ini termasuk CV.

Berikut kelebihan CV dibandingkan bentuk perusahaan lainnya

Kemudahan dalam menentukan nama

Apabila pelaku usaha berniat untuk mendaftarkan usahanya dalam bentuk CV, maka ia tidak perlu dipusingkan dengan nama perusahaan yang dijalankannya. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan mengenai penggunaan nama suatu CV sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha memilih nama yang hampir sama atau menyerupai perusahaan lainnya.

Sebagai informasi, dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 17 tahun 2018, permohonan pendartaran CV diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan ketentuan bahwa nama yang diajukan belum dipakai secara sah oleh bentuk perusahaan lain dalam sistem SABU. Adanya ketentuan ini tetap memudahkan pelaku usaha untuk menentukan nama perusahaannya dikarenakan belum tentu nama perusahaan yang sama telah terdaftar dalam sistem SABU sebelumnya.

Prosedur pendirian yang singkat

Salah satu kelebihan CV dapat dilihat dari prosedurnya yang sederhana dan tidak memakan waktu lama. Pendirian CV hanya memakan waktu sekitar 25-35 hari kerja. Lamanya proses ini tergantung pada prosedur yang dilakukan serta kelengkapan berkas dari CV yang didaftarkan.

Biaya relatif murah

Kelebihan CV lainnya adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang relatif murah. Hal ini juga dikarenakan proses pendiriannya yang tidak perlu memakan waktu lama sehingga memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin usaha lebih cepat.

Dibentuk atas dasar kesepakatan

Karena bukan merupakan badan hukum yang memiliki aturan mengikat, ketentuan dan aturan dalam suatu CV ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, baik itu sekutu komanditer selaku pesero pasif ataupun sekutu komplementer selaku pesero aktif. Kelebihan CV ini memungkinkan para pihak untuk ikut berperan dalam berjalannya perusahaan.

Tanggung jawab pesero pasif terbatas

Apabila terjadi suatu konflik pada saat berjalannya CV, maka pesero pasif memiliki tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab yang dibebankan padanya tidak melebihi besaran modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan.

Tidak membutuhkan modal yang besar

Lain halnya dengan PT yang memiliki ketentuan mengenai modal dasar perusahaan, dalam CV tidak ditentukan besaran modal yang harus dikeluarkan. Hal ini memungkinkan adanya modal tambahan yang cukup besar yang dapat masuk ke perusahaan.

Memungkinkan untuk berkembang

Saat ini CV dapat dikatakan sudah banyak dikenal khususnya di Indonesia, sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi demi mengembangkan perusahaannya.

Di samping berbagai macam kelebihan CV yang telah diuraikan di atas, bentuk usaha ini juga memiliki kekurangan di antaranya:

Mudah terjadi konflik

Dalam CV, baik pesero aktif maupun pasif dapat memiliki andil terhadap perusahaan. Keterlibatan serta peran serta pihak-pihak tersebut memungkinkan timbulnya konflik atau permasalahan khususnya di kalangan internal perusahaan.

Lama berdirinya tidak menentu

Di samping kelebihan CV dari segi prosedur yang cepat dan biayanya yang relatif murah, hal tersebut ternyata tidak menjamin bahwa CV yang didirikan dapat bertahan lama. Kelemahan CV yang rentan terjadinya konflik sehingga tidak ada jaminan mengenai masa hidup atau jangka waktu bertahannya suatu CV.

Kekuasaan dan pengawasan yang cukup rumit

Para pendiri CV, pesero aktif dan pesero pasif ikut berperan dalam menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam suatu CV tidak hanya satu-dua orang saja yang dapat berkuasa dan melakukan pengawasan. Hal inilah yang menimbulkan kemungkinan-kemungkinan bahwa aktivitas di dalam perusahaan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tanggung jawabnya dapat melibatkan harta pribadi

Pesero aktif dalam suatu CV memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar. Hal ini dikarenakan pesero aktif bertindak melakukan kegiatan usaha mewakili nama perusahaan, termasuk dalam hal kaitannya dengan kepentingan dengan pihak ketiga.

Selain sulit menarik kembali investasi yang telah masuk ke dalam perusahaan, apabila terjadi kerugian dimana harta perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut maka harta pribadi dari pihak pesero aktif yang nantinya ikut dilibatkan untuk menutupi kerugian perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesero aktif memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan bahkan pertanggungjawabannya itu dapat melibatkan harta pribadinya.

Berdasarkan kekurangan dan kelebihan CV tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang apabila hendak mendaftarkan bidang usaha yang dijalankannya. Sebagai tambahan, sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 17 tahun 2018 bahwa saat ini CV juga memiliki surat ketetapan kemenkumham yang hampir mirip dengan PT. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal tersebut menambah kelebihan CV yang dapat dipertimbangkan.

Mau mendirikan CV yuk lihat syarat dan prosedur lengkap mendirikan CV disini

Read More

Cara Mendapatkan SIUJK dan Contoh Manfaatnya

Mendapatkan SIUJK sangat penting untuk bisa memenangkan tender, legalitas, dan pengurangan pajak.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia, usaha dalam bidang konstruksi terus bermunculan. Pemilik jasa konstruksi bangunan saling menawarkan paket terbaik kepada pengembang atau individu yang ingin membangun rumah atau bangunan cukup besar.

Mengingat pemilik jasa konstruksi ada banyak, legalitas sangat penting untuk dimiliki. Tanpa legalitas, seorang pemilik usaha konstruksi akan keok di beberapa hal dengan mereka yang sudah memilikinya. Oleh karena itu kita harus tahu cara mendapatkan dan contoh SIUJK atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Contoh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Manfaat Memiliki SIUJK

Sebelum kita berlanjut ke langkah untuk mendapatkan SIUJK dan juga contohnya, mari kita cari tahu dahulu manfaat dari memiliki SIUJK untuk perusahaan jasa konstruksi secara umum.

1. Bisa Mengikuti Tender

Salah satu manfaat memiliki SIUJK adalah bisa mengikuti tender proyek pembangunan yang dilakukan oleh berbagai instansi termasuk milik pemerintahan. Biasanya kalau ada proyek pembangunan, instansi akan membuka peluang tender ke masyarakat umum atau lingkup pengusaha konstruksi agar lebih terbuka dan transparan.

Salah satu syarat administrasi agar bisa ikut dalam tender dan mengirimkan proposal adalah memiliki SIUJK. Kalau suatu jasa konstruksi tidak memiliki SIUJK, mereka akan gugur sejak seleksi administrasi saja. Jadi, ada baiknya segera mengurus SIUJK secepat mungkin agar tidak kehilangan tender besar yang diadakan oleh berbagai instansi.

2. Pengurangan Nilai Pajak

Salah satu beban yang sering dimiliki oleh mereka yang memiliki perusahaan atau usaha adalah pajak. Semakin besar usaha yang dimiliki, pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Itulah kenapa kasus penunggakan pajak hingga pengemplangan banyak dilakukan karena nilainya cukup besar dan membebani operasional.

Kalau Anda memiliki SIUJK, otomatis memiliki SBU atau Sertifikat Badan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008, pemilik SBU akan mendapatkan pengurangan pajak. Besarnya bervariasi tergantung dengan jenis SIUJK yang dimiliki.

Kalau usaha konstruksinya berjenis perencana dan pengawas, pajak yang harus dibayar sekitar 6% kalau tidak ada SBU. Kalau ada SBU menjadi hanya 4% saja. Selanjutnya untuk pelaksana konstruksi, pajak yang akan dikenakan sekitar 2% untuk usaha kecil dan 3% untuk usaha besar. Tanpa SBU akan dikenai pajak 4%.

Langkah Mendapatkan SIUJK

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengurus SIUJK, ikuti beberapa langkah di bawah ini:

●      Terdaftar menjadi salah satu anggota dari asosiasi jasa konstruksi di wilayah tersebut. Setelah resmi menjadi anggota, perusahaan akan memiliki KTA dan terakreditasi.

●      Mendapatkan SKA atau SKT juga harus dilakukan sebagai penanda kompetensi bidang usaha yang dilakukan.

●      Setelah mendapatkan SKA, tahap selanjutnya adalah pengurusan SBU atau Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat ini adalah bukti dari kemampuan kontraktor atau bukti formal.

●      Pengurusan SIUJK baru bisa dilakukan dengan melampirkan sertifikat dan SKA/SKT.

Contoh SIUJK

SIUJK berbentuk seperti piagam dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Isi dari SIUJK terdiri dari:

●      Nama lengkap dari pemilik usaha konstruksi.

●      Alamat perusahaan lengkap hingga jalan, RT, RW, kode pos, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota.

●      Identitas perusahaan seperti nama dan nomor perizinannya.

●      Tanggal diterbitkannya surat izin usaha jasa konstruksi.

●      Jenis usaha konstruksi yang dimiliki apakah perencana, pelaksana, atau pengawas.

Demikianlah ulasan singkat tentang cara mendapatkan dan contoh SIUJK. Kalau Anda memiliki usaha di bidang konstruksi, ada baiknya untuk segera mengurus SIUJK agar usaha yang dilakukan bisa terus berkembang dan mendapatkan kesempatan bekerja yang baik dan besar.

Referensi: Smart Legal

Read More

Ini Kisaran Biaya Pendirian Yayasan yang Perlu Anda Ketahui

source: imamhw.com

Banyak di antara masyarakat yang ingin mendirikan yayasan,kurang update dengan biaya yang harus dipersiapkan. Ini kisaran biaya pendirian Yayasan yang perlu diketahui.

Sejak adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang pasal 1 ayat 1 yang mengatur yayasan sebagai badan hukum, beserta perubahan PP RI  No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, masyarakat mulai merasa perlu untuk mengetahui kisaran biaya pendirian yayasan.

Pasalnya, selama ini masyarakat hanya mengetahui kisaran biaya pendirian PT dan CV, sedangkan untuk kisaran biaya pendirian yayasan ini, tidak banyak yang mengetahuinya.

Pengertian Yayasan sesuai Undang-Undang

Menurut Undang-Undang, yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan dengan memisahkan antara kekayaan pendiri dan yayasan.

Sedangkan kekayaan yang dimasukkan dalam yayasan oleh pendiri, bisa berupa harta ataupun barang baik bergerak ataupun tidak. Kegiatan yang dilakukan yayasan ini meliputi Hak Asasi Manusia, kesenian, olahraga, pendidikan, lingkungan, perlindungan konsumen, kesehatan, serta ilmu pengetahuan..

Nah, ini kisaran biaya pendirian Yayasan yang perlu Anda ketahui

Ini Kisaran Biaya Pendirian Yayasan yang perlu Anda Ketahui

Jika Anda ingin mendirikan sebuah yayasan sesuai Pasal 6 PP  No. 63 Tahun 2008 terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan, Anda harus dapat menunjukkan modal awal yang dimiliki. Jumlah modal awal yayasan setidaknya berkisar Rp10 juta, baik berupa uang atau benda yang bergerak atau tidak. Selanjutnya yayasan hanya boleh menjalankan fungsi bisnisnya  sebesar 25% dari total aset yayasan tersebut.

Syarat dan Proses Pendirian Yayasan

Syarat yang harus dilengkapi saat Anda ingin mendirikan yayasan adalah sebagai berikut:

1.      Syarat Material, menyangkut pendiri yayasan minimal satu orang, pemisahan kekayaan antara yayasan dan pendiri, serta tujuan yayasan harus terkait dengan bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan.

2.     Syarat Formal, mempunyai akta notaris.

Bila dirinci lebih lanjut berikut adalah dokumen yang harus diurus saat Anda ingin mendirikan yayasan.

1.      Akta Pendirian yayasan dari notaris.

2.      Surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan dan kecamatan.

3.      Surat Keterangan Terdaftar atau NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Perpajakan.

4.      Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

5.  Pengumuman dalam lembaran Berita Negara RI  dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

6.      Tanda Daftar Yayasan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

Berdasar peraturan no 5 tahun 2014 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, proses pembuatan yayasan memerlukan waktu sekitar 30 – 60 hari kerja. Sedangkan proses pendirian yayasan ini bisa dilakukan secara elektronik melalui Badan Hukum Sistem Administrasi dan dikelola secara langsung oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum.

Nah, apakah  Anda merasa tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mengurus sendiri dan mendapatkan semua dokumen tersebut di atas,  Anda bisa menggunakan biro jasa notaris untuk membantu proses pengurusan pendirian yayasan. Perkiraan besaran biaya proses pendirian yayasan berkisar antara Rp3,5 juta – Rp4 juta tergantung pada lama proses pendirian yayasan tersebut.

Proses pendirian yayasan ini biasanya juga bisa berjalan lebih cepat dalam hitungan hari, dengan catatan jika semua dokumen data pribadi dan yayasan Anda telah diberikan secara lengkap. Nah, itulah kisaran biaya pendirian yayasan serta prosesnya yang perlu Anda ketahui, sebelum mendirikan yayasan milik Anda sendiri. Semoga bermanfaat.

 Simak juga prosedur lengkap mengenai pendirian badan hukum yayasan

***

Read More

Tahapan Membangun Bisnis Investasi Asing di Indonesia

Prosedur dan tahapan dalam pendirian bisnis investasi asing di Indonesia tidak sulit. Kalau syarat sudah lengkap, proses pengurusan bisa singkat

Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak diincar oleh investor luar negeri. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan bisnis investasi asing berupa penanaman modal asing (PMA) di tanah air. Pemerintah pun telah secara jelas menetapkan tahapan serta syarat yang diperlukan untuk pengurusan PMA di Indonesia.

Syarat Pendirian Bisnis Investasi Asing di Indonesia

Pembangunan bisnis investasi asing di Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan pendirian usaha oleh pengusaha dalam negeri. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh investor asing untuk melakukan aktivitas usahanya di Indonesia di antaranya:

1. Perusahaan asing hanya boleh berbentuk PT

Perusahaan asing hanya diperbolehkan menjalankan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

2. Investasi minimal untuk PT PMA di Indonesia

PT PMA yang ingin melakukan bisnis investasi asing di Indonesia harus memiliki nilai investasi setidaknya Rp10 miliar. Nilai investasi tersebut tidak termasuk tanah serta bangunan.

Tidak hanya itu, modal awal yang harus disetor untuk pendirian PT PMA minimal Rp2,5 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan modal awal pendirian PT sebesar Rp50 juta.

3. Tak semua bidang usaha boleh dijalankan PT PMA

Bidang usaha yang bisa dijalankan oleh PT PMA juga jauh lebih kecil dibandingkan pengusaha dalam negeri. Pemerintah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai salah satu syarat pendirian PT PMA di Indonesia.

Tahapan Pendirian Bisnis Investasi Asing di Indonesia

Ketika Anda sudah memenuhi persyaratan untuk pendirian bisnis investasi asing tersebut, maka tahapan berikutnya adalah mengurus PT. Proses pengurusannya tak jauh berbeda dengan PT biasa, dengan kelengkapan seperti:

1.  Akta pendirian PT
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan badan hukum PT
3. Kepemilikan NPWP perusahaan

Tahapan berikutnya, Anda harus mengurus Nomor Induk Berusaha(NIB) yang merupakan ketentuan utama untuk menjalankan usaha di Indonesia. Proses pengurusan NIB dapat dilakukan secara online menggunakan Online Single Submission (OSS).

Keberadaan NIB merupakan bentuk kemudahan pengurusan izin perusahaan di Indonesia. Apalagi, NIB memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akses Kepabeanan yang berguna untuk aktivitas ekspor dan impor, serta Angka Pengenal Impor (API) yang diperlukan saat melakukan aktivitas ekspor.

Selain NIB, pembangunan bisnis investasi asing di Indonesia juga memerlukan izin prinsip (IP) yang pengurusannya dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Perizinan Terpadu yang bisa ditemukan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Terdapat beberapa jenis izin prinsip yang dapat diurus untuk pendirian bisnis investasi asing, yaitu:

·         1. Izin Prinsip Baru

Izin ini diperlukan untuk setiap perusahaan yang baru berdiri.

·         2. Izin Prinsip Perluasan

Izin ini diharuskan bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis.

·         3. Izin Prinsip Perubahan

Izin ini wajib diurus ketika Anda ingin melakukan perubahan rencana investasi atau perubahan realisasi.

·         4. Izin Prinsip Penggabungan

Izin prinsip penggabungan merupakan izin yang diperlukan ketika melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan prioritas pengurusan PT PMA dengan kriteria khusus. Layanan ini menyediakan percepatan perizinan berusaha untuk PT PMA yang punya nilai investasi besar, melebihi Rp100 miliar atau PT PMA yang bakal menyerap tenaga kerja Indonesia dengan jumlah lebih dari seribu orang.

Itulah tahapan yang perlu Anda lakukan untuk bisa mendirikan bisnis investasi asing lewat PT PMA di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Demikian ulasan mengenai prosedur pendirian PT PMA di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Membutuhkan asistensi dalam pendirian PT PMA? Kami dapat membantu Anda. Hubungi 0821-1234-1235 atau email ke slc@smartlegal.id

Read More